SOROT - Sejalan dengan kemajuan zaman, maka para perangkat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa ditutuntut pelaporannya menggunakan aplikasi keuangan berbasis teknologi.
Untuk memcapai hal itu, Pemkab Paser bersama Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Paser menggelar Bimtek Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebagai tidak lanjut kerjasama Pemkab Paser dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini upaya kita agar pengelolaan keuangan desa yang transparan, tertib dan disiplin anggaran serta akutabel," kata Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah.
Dalam Bimtek yang berlangsung 13 20 September di Ballroom Hotel Kryad Tanah Grogot ini, Mardikansyah berpesan kepada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan seluruh camat se-Paser, agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
Pembinaan dan pengawasan ini semakin menegaskan penjelasan Kepala BPKP Kaltim Doddy Setiadi, bahwa UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa dan Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merumuskan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa diatur dalam aplikasi yang seragam, sehingga terhindar dari resiko dan carut marut pelaporannya.
"Untuk 2016 ini, sesuai amanah Permendagri 52/ 2015, semua laporan keuangan harus dilampirkan dengan realisasi rekapitulasi pengelolaan keuangan seluruh desa di Paser. Tujuannya agar tidak ada keuangan desa di Paser yang bermasalah," kata Doddy selaku narasumber Bimtek Siskeudes.
Sementara itu, Kepala BPMPD Paser Katsul Wijaya mengatakan ada 86 desa yang mengirimkan perangkat desanya sebagai peserta Bimtek. Selama tujuh hari berlangsung, Bimtek dibagi dalam dua gelombang. Bagi perangkat desa yang belum mengikuti Bimtek ini, akan diukutsertakan pada gelombang berikutnya di bulan November 2016.
"Bimtek ini sangat penting untuk diikuti oleh 139 desa di Paser. Mengingat banyaknya perangkat desa yang perlu mendapatkan Bimtek, kita gelar bertahap. Mengapa? Karena BPKP meminta agar semua desa mengacu Siskeudes, padahal selama ini masih menggunakan sistem manual," kata Katsul Wijaya, Minggu (18/9).
Tahun ini, tambah Katsul Wijaya, 139 desa di Paser mendapat Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar 86 miliar. Kedepan dana desa yang diterima setiap desa akan lebih besar, sehingga Bimtek ini akan memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa seperti yang diharapkan.
"Jadi kegiatan ini didanai APBDes masing-masing desa, kita hanya memfasilitasi kegiatannya. Ada 130 peserta yang mengikuti Bimtek, mereka desa-desa dari Kecamatan Long kali, Long Ikis, Kuaro, Muara Samu, Batu Sopang, Muara Komam, Pasir Belengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan dan desa-desa dari Kecamatan Tanah Grogot. Yang belum akan diikutsertakan di Bimtek berikutnya," terangnya. (rsd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar